Cara-cara Meningkatkan Pendapatan dan Penerimaan Negara serta Pentingnya Pajak bagi APBN

Bagaimana cara untuk meningkatkan penerimaan negara?

Seperti yang disinggung pada pertanyaan yang diberikan oleh dosen diatas. Disebutkan bahwa postur APBN dalam setiap tahunnya cenderung mengalami defisit. Jika ini dibiarkan berlarut-larut, maka pembiayaan APBN yang selama ini paling banyak menggunakan skema dana pinjaman dari luar negeri (hutang) akan semakin menumpuk, belum lagi jika hutang itu berbunga aktif. 

Lantas bagaimana cara untuk meningkatkan penerimaan negara?

Sebenarnya pemerintah saat ini sudah bekerja semaksimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan negara, utamanya dalam penerimaan pajak. Namun menurut pendapat saya, berikut adalah cara-cara kemungkinan dapat meningkatkan penerimaan negara:

• Melakukan stimulus pada bidang kepabeanan dan cukai agar penerimaan negara dibidang ini terus mengalami kenaikan. Stimulus itu dapat berupa pembentukan UU kawasan berikat dan perancangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) baru yang memudahkan para investor dan importir melakukan kegiatan perdagangan. Contoh KEK Batam, KEK Tanjung Lesung, KEK Palu, KEK Bitung, dll.
  
  Cara lain untuk meningkatkan pendapatan negara di bidang kepabeanan dan cukai adalah dengan memperkuat kinerja logistik dan pembangunan infrastruktur KEK yang dibentuk.Akan tetapi KEK atau Special Economic Zone di Indonesia harus diawasi karena ini adalah daerah yang mencolok terjadinya debt trap, seperti contoh kasus KEK Sihanoukville di Kamboja yang seolah-olah menjadi ‘provinsi’ Negara Tirai Bambu.
  
  
• Penggalakan sosialiasi kepada masyarakat akan praktik jual-beli SBN, SBN syariah, sukuk ritel dan sukuk tabungan yang berdampak pada kontribusi masyarakat dalam pembiayaan defisit negara. Sosialisasi ini bisa menggandeng para pengembang aplikasi fin-tech seperti TanamDuit, Bibit.com, Bareksa, Bukalapak dan berbagai aplikasi anak bangsa lainnya. Harga dan nilai investasi SBN yang bersaing tentu akan menarik minat para millenials sehingga SBN yang dikeluarkan negara laris dan penerimaan negara di bidang ini semakin meningkat.
  
  
• Memaksimalkan momentum Amnesti Pajak dengan harapan memunculkan kesadaran wajib pajak untuk menunaikan kewajiban dan hak untuk membayar pajak. Pemerintah dalam hal ini diharapkan dapat menempatkan aktuaris handal dalam menghadapi pengemplang pajak
  
  
• Pajak transaksi jual beli online. Wacana ini sempat memicu perdebatan. Tetapi dengan melihat potensi dari nilai perputaran uang dalam e-commerce, pemerintah bisa melirik pasar maya ini untuk meningkat pendapatan negara. Tentu dengan tidak membebankan langsung kepada pihak penjual dan pembeli, melainkan melalui pengembang aplikasi dengan skema PPn dari setiap transaksi yang berjalan. Adanya aturan hukum yang mengikat juga diperlukan namun dikhususkan kepada investor pengembang aplikasi. Agar tidak terjadi upaya provokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab seperti pada UU Cipta Kerja belakangan ini.
  
  
• Penggalakan pembangunan infrastruktur yang mendukung roda perekonomian masyarakat di daerah-daerah. Infrastruktur yang memadai tentu bisa menjadi salah satu pundi-pundi negara yang secara tidak langsung mempercepat laju perekonomian warga antar daerah. Pembangunan infrastruktur memicu upaya untuk memanfaatkan potensi daerah dan SDA daerah tersebut seperti pariwisata, hasil alam dan kegiatan jasa lainnya.

Dari kelima pendapat tersebut, akan tetap bermuara pada penerimaan negara yang utama, yakni pajak. Yang akan kita bahas pada pertanyaan selanjutnya.

Pertanyaan 2:

Menurut anda, apakah pajak berperan penting dalam penerimaan negara?

Saya berpendapat bahwa pajak sangat berperan penting dalam penerimaan negara. Tidak ada negara yang tidak membutuhkan pajak. Sekalipun ada negara yang menjadi tax heaven, negara tersebut masih membutuhkan sektor pajak untuk memancing oranglain menaruh uangnya di negara tax heaven.

Dalam nota keuangan tahun 2021, dipaparkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Akan tetapi kenaikan ini tidak diimbangi dengan postur APBN yang mana selalu mengalami defisit. Ini artinya penerimaan pajak di Indonesia masih dirasa kurang. Atau seiring dengan angka inflasi, kebutuhan operasional pemerintah selalu meningkat.

Pajak selain berfungsi sebagai budgetair, juga pengatur (regulerend) ,dan alat stabilitas redistribusi dari pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pajak sangat berperan dalam berjalannya roda administrasi pemerintah yang berlaku di negara ini.