Catatan Belajar AdmNegara - UT

"Jelaskan perbedaan antara metode penilaian kinerja Ranking, Forced Distribution, dan Paired Comparation!"

Sebelum kita mengetahui perbedaan 3 metode penilaian kinerja, sejenak me-refresh apa yang dimaksud dengan penilaian kinerja. Secara sederhana, Werther & Davis (1996) mengemukakan pendapat bahwa “penilaian kinerja adalah proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi hasil kerja para karyawannya.”

Ada tiga metode penilaian yang secara luas dikenal yakni metode ranking, metode forced distributions (distribusi dipaksakan) dan paired comparation (perbandingan antar subyek). Perbedaan dati ketiga metode tersebut adalah:

1. Metode Ranking
2. Metode Forced Distribution
3. Metode Paired Comparation

METODE RANKING

Metode ini dilakukan dengan mengelompokkan seluruh karyawan dan mengurutkannya berdasarkan urutan nilai kinerja secara keseluruhan sehingga diperoleh data urutan karyawan dengan nilai tertinggi dan berkinerja paling baik sampai karyawan dengan nilai terendah atau kinerjanya paling kurang berkontribusi terhadap perusahaan.

Contohnya: secara berurutan diperoleh data bahwa karyawan A memiliki nilai tertinggi dari poin-poin penilaian kinerja yang dibuat dan karyawan Z memiliki nilai kerja yang paling kurang.

Kelemahan dari metode ini adalah ketika terdapat dua atau beberapa karyawan yang memiliki nilai sama atau sebanding.

Kelebihan dari penilaian kerja metode ranking ini sangat sederhana sehingga paling cocok digunakan untuk organisasi skala kecil dimana anggotanya tidak terlalu banyak dan poin-poin penilaiannya lebih beragam.

METODE FORCED DISTRIBUTION

Metode ini dilakukan dengan cara membagi anggota organisasi dalam sebuah kelompok kerja ke dalam sejumlah kategori terbatas. Metode ini lahir dari keterbatasan pada metode ranking, yakni munculnya nilai-nilai yang sama dan sebanding pada pemeringkatan metode ranking tersebut.

Pada metode ini, kategori-kategori penilaian yang ada dikelompokkan berdasarkan prosentase terhadap nilai keseluruhan penilaian kinerja sehingga memunculkan nilai akhir.

Contoh penerapan metode forced distribution, misalnya: penilaian kategori A, dianggap baik jika prosentasenya 5% terhadap nilai akhir, penilaian kategori B berpengaruh sebesar 20%, dst dst. Hasil prosentase penilaian tersebut kemudian ditambahkan hingga muncul nilai akhirnya.

Kelemahan dari metode ini adalah menimbulkan ketakutan dan rasa curiga terhadap sesama pekerja, kemudian bisa menghancurkan daya serap kontribusi para pekerja (retention) dan komitmen dalam bekerja karena metode ini melibatkan nilai keseluruhan pekerja dari pembagian kategori tersebut.

Kelebihannya adalah meningkatkan produktivitas kerja bagi perusahaan dimana setiap pekerja akan memiliki rasa segan untuk dikategorikan dalam nilai yang kurang baik. Seperti yang dilakukan oleh perusahaan raksasa, General Electric, dimana metode ini membantu mereka untuk menaikkan pendapatan hingga 2800% antara tahun 1981 dan 2001.

METODE PAIRED COMPARATION

Metode ini dilakukan dengan membandingkan satu anggota organisasi dengan satu rekan kerjanya. Cara ini dilakukan dengan menggunakan lembar penilaian pada setiap anggota organisasi yang akan dinilai berdasarkan kategori yang ada.

Contohnya: setiap anggota dipasangkan dan diperbandingkan, kemudian dari kategori yang ada, anggota yang dinilai memiliki kualitas dari kategori tersebut akan dicentang lembar penilaiannya, sementara pasangannya dikosongi. Sehingga di akhir penilaian, lembar anggota yang memiliki centang paling banyak adalah yang mendapat nilai terbaik.

Kelebihan metode ini yakni cocok digunakan untuk organisasi yang sangat kecil dan terbatas keanggotaannya. Mengingat rumusan untuk jumlah pemasangan setiap anggota adalah N (N -1 ) / 2, dimana N adalah jumlah karyawan.

Kelemahannya, penilaian cenderung menimbulkan rasa inferior dan kedengkian terhadap suatu anggota organisasi  karena dirasa ‘membandingkan’ dan menemukan ‘sosok terbaik’ diantara para pekerja, ditambah lingkup anggota organisasi sangat kecil, tentu kedepannya menimbulkan masalah horizontal diantara sesama pekerja.

Sumber:

• http://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/Penilaian-Kinerja-14.ppt
• http://yani.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/63501/PERTEMUAN+9+PENILAIAN+KINERJA.pdf
• https://en.wikipedia.org/wiki/Job_evaluation
• https://marketbusinessnews.com/financial-glossary/forced-distribution/

TUGAS DISKUSI:

Sejauh manakah hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota? Dan apa fungsi kecamatan bagi pemeritahan desa? Diskusikan!

JAWABAN:

Hubungan kerja pada dasarnya adalah kegiatan kerja sama antara individu atau unit kerja dalam organisasi, maupun dengan di luar organisasi, atau antar organisasi. Menurut Ma’moeri (2000:10) hubungan kerja antara lain:

• Hubungan Kerja Vertikal atau Hierarkis, berupa hubungan kerja antara pimpinan dan bawahan.
• Hubungan Kerja Horizontal, berupa hubungan kerja antar pejabat pada tingkat atau eselon yang sama.
• Hubungan Kerja Diagonal, berupa hubungan kerja antar pejabat yang berbeda induk unit kerjanya dan berbeda juga tingkat atau eselonnya.
• Hubungan Kerja Fungsional, berupa hubungan kerja antara unit atau pejabat yang mempunyai bidang kerja yang sama.
• Hubungan Kerja Informatif, berupa hubungan kerja antar unit atau pejabat dengan tingkat atau bidang apapun untuk saling memberikan dan memperoleh keterangan.
• Hubungan Kerja Konsultatif, berupa hubungan kerja antar pejabat yang karena jabatannya berkepentingan melakukan konsultasi antar satu dengan lainnya.
• Hubungan Kerja Direktif, berupa hubungan kerja antara pimpinan unit organisasi atau pejabat di yang satu pihak mempunyai wewenang dan kewajiban untuk memberikan bimbingan, pengarahan, pertimbangan, saran atau nasihat dalam bidang kerja hierarkis tertentu, sedang di pihak lain mempunyai kewajiban melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pertimbangan, saran dan atau nasihat tersebut.
• Hubungan Kerja Koordinatif, berupa hubungan kerja antar pejabat yang dimaksudkan untuk memadukan (mengintegrasikan), menyerasikan, dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan bersama.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005, khususnya pasal 15 ayat (2) PP Nomor 72 Tahun 2005, disebutkan bahwa : “Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat”.

Lantas, sejauh manakah hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan kecamatan dan pemerintah kabupaten/Kota menurut undang-undang tersebut?

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, secara tersirat dapat disimpulkan bahwa hubungan pemerintah desa dengan kecamatan dan pemerintah kabupaten adalah hubungan kerja bersifat koordinatif. Ini artinya pemerintah desa hadir sebagai ‘penyokong’ dari kebijakan-kebijakan organisasi supra desa agar dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk kemudian dilaporkan hasilnya ke pemerintah kabupaten/kota melalui camat. Dengan kata lain, pemerintah desa tidak memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada kecamatan. Ini dipertegas lagi bahwa seorang kepala desa bertangungjawab kepada rakyat atau masyarakat melalui BPD.

Sedangkan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah desa atas tugas dan wewenang yang diberikan kepada kepala desa dan BPD. Ini dapat dilihat dari kutipan Pasal 115, bahwa pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk “memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Ini dikarenakan pada BAB XIV mengenai Pembinaan dan Pengawasan, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kebijakan seperti itu dilanjutkan pada UU Nomor 6 Tahun 2014 juncto PP Nomor 43 Tahun 2014. Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa kepala desa tidak bertanggung jawab kepada bupati/walikota, tetapi hanya menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersifat informatif. Penegasan ini diperlukan karena diberbagai kabupaten/kota masih ditemui adanya peraturan daerahnya yang menyebutkan bahwa kepala desa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

Uraian di atas memberikan gambaran bahwa kepala desa hanya memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD yang bersifat informatif. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa kepala desa tidak bertanggung jawab kepada BPD, karena kedudukan keduanya sejajar dan merupakan mitra dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

Meskipun antara kepala desa dan BPD berkedudukan sejajar dan merupakan mitra, tetapi oleh peraturan perundang-undangan, pimpinan BPD berdasarkan keputusan musyawarah BPD diberi kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian kepala desa sebelum masa jabatannya berakhir kepada bupati/walikota melalui camat. Usulan pemberhentiam tersebut apabila kepala desa tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.

Pemerintahan desa paling banyak melaksanakan hubungan kerja dengan pemerintah daerah kabupaten/kota secara langsung maupun melalui perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan yang dimanifestasikan pada diri camat. Hubungan pemerintahan desa dengan pemerintah daerah kabupaten/kota sangat intensif mencakup beberapa aspek yakni :

• Dalam aspek kebijakan, karena semua pengaturan tentang desa pada skala setempat diatur melalui peraturan daerah kabupaten/kota setempat;
• Dalam aspek keuangan, karena sebagian sumber-sumber keuangan desa berasal dari dana yang dialokasikan pada APBD Kabupaten/Kota;
• Dalam aspek kepegawaian, karena kepala desa dan perangkat desa diangkat berdasarkan keputusan bupati/walikota atau pejabat yang menerima delegasi darinya;
• Dalam aspek pembinaan dan pengawasan, karena bupati/walikota memiliki kewajiban untuk membina dan mengawasi jalannya pemerintahan desa, baik secara langsung maupun dengan mendelegasikannya kepada camat sebagai perangkat daerah;
• Dalam aspek pertanggungjawaban, karena kepala desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPDesa) kepada bupati/walikota melalui camat.

Apa fungsi Kecamatan bagi Pemeritahan Desa? Diskusikan!

Fungsi kecamatan terhadap pemerintahan desa seperti yang tertera pada UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tidak disinggung secara jelas kedudukan camat dalam hubungan koordinatif antara pemerintah desa dengan pemerintaha supra desa. Akan tetapi pada Pasal 112 disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.”

Pendelegasian yang dimaksud pada pasal tersebut, bisa diartikan sebagai lembaga terkait yakni kecamatan. Pemerintah kecamatan menjadi corong dalam pelaporan hasil kinerja pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten/kota.

Wewenang pembinaan dan pengawasan ‘perangkat daerah’ atau camat, belum diatur jelas dalam UU, namun kita dapat melihat salah satu contoh dari Perda yang berlaku di Kabupaten Polewali, yakni Perda No 11 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Polewali Mandar. Perda tersebut merujuk pada beberapa UU yang pernah berlaku, dan secara eksplisit menyebutkan pada Pasal 4 bahwa Camat mempunyai tugas umum pemerintahan yang meliputi:

• mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
• mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
• mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
• mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
• mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
• membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan; dan
• melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan.

Kemudian diperjelas pada Pasal 5, Kecamatan diberikan kewenangan-kewenangan yang meliputi:

1. perizinan;
2. rekomendasi;
3. koordinasi;
4. pembinaan;
5. pengawasan;
6. fasilitasi;
7. penetapan;
8. penyelenggaraan; dan
9. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Saya berpendapat bahwa kedudukan struktural kecamatan tidak diatur secara gamblang karena kedudukan desa-desa yang ada di Indonesia sangat beragam antara satu daerah dengan daerah lain. Seperti struktur nagari, banjar, kampuang dan berbagai desa adat lainnya. Sehingga pembahasan wewenang dan fungsi kerja kecamatan lebih banyak diatur dalam Perda yang berlaku di daerah tersebut.

Sumber:
Wasistiono, Sadu, dkk (2019). Administrasi Pemerintahan Desa. Edisi 3. Buku Materi Pokok ADPU4340. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.

Perencanaan dan Penganggaran dalam Manajemen Administrasi Negara

Dari berbagai pengertian mengenai arti perencanaan maka tujuan perencanaan pada dasarnya adalah agar tujuan yang tercapai tidak melenceng terlalu banyak dari yang apa yang diharapkan. Perencanaan mengandung pengertian sebagai suatu proses, keputusan dan fungsi manajemen. Perencanaan yang baik dalam suatu kegiatan pemerintahan adalah yang memperhatikan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik, yang mengakomodasikan dinamika perkembangan dan interaksi sosial politik masyarakat bangsa; didukung paradigma pembangunan yang tepat, konsep yang jernih dan analisis yang akurat dan komprehensif serta integratif.

Perencanaan adalah kegiatan yang cukup penting dalam suatu proses manajemen karena perencanaan sebagai suatu fungsi yang dalam urutan proses manajemen menempati posisi awal. Kesalahan yang fatal dalam melakukan suatu perencanaan dapat mengakibatkan inefisiensi dan inefektivitas dalam proses manajemen selanjutnya, yang akhirnya pencapaian tujuan menjadi tidak optimal. Suatu perencanaan dapat dikatakan baik dan efektif adalah apabila memenuhi ciri-ciri, antara lain mempunyai tujuan yang jelas, tidak rumit, mudah dianalisis, bersifat fleksibel, dapat dilaksanakan dengan kemampuan yang ada, realistis, serta mempunyai skala prioritas. Perencanaan yang baik dan efektif mempunyai tahapan-tahapan dalam pembuatannya, yaitu membuat perincian tujuan secara lengkap dan jelas, merumuskan kebijakan, melakukan analisis dan penetapan cara dan sarana, melakukan, menunjukkan pelaksana, dan menentukan sistem pengendaliannya.

Pada umumnya dan khususnya dalam pemerintahan, perencanaan dibedakan menjadi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Selain perencanaan berdasarkan waktu maka dapat pula dibedakan perencanaan berdasarkan materi yang dibedakan atas perencanaan kebijakan (policy planning) dan perencanaan program (program planning).

Beberapa aspek yang ditemui sewaktu membuat suatu perencanaan yang dapat menjadi hambatan antara lain adanya kejadian yang tidak dapat diramalkan sebelumnya, kekurangan informasi atau beberapa kebijakan yang diambil pemerintah belum mencapai tujuan seperti yang diharapkan.

Koordinasi dalam Administrasi Negara Indonesia

Koordinasi selalu diperlukan dalam organisasi yang besar dan kompleks, serta dalam kehidupan modern karena dalam berbagai kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan atau yang berlainan tujuan, selalu ada hal-hal yang saling berkaitan. Koordinasi diperlukan untuk menciptakan keserasian tujuan, pandangan dan tindakan-tindakan di antara unit-unit yang ada karena adanya spesialisasi tugas dan tanggung jawab suatu unit kerja yang berbeda dengan unit lainnya. Koordinasi sudah dimulai sejak dilakukannya perencanaan tindakan atau program sampai tahap pengawasan termasuk koordinasi sewaktu pelaksanaan kegiatan.

Pentingnya koordinasi dapat terlihat dalam usaha meningkatkan dan memperlancar pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang diselenggarakan oleh berbagai departemen/lembaga pemerintah lainnya. Selain itu, koordinasi sangat penting karena untuk mencapai tujuan organisasi yang terdiri dari berbagai unit akan selalu dihadapkan kepada kelemahan dan keterbatasan dalam berbagai bidang.

Fungsi koordinasi, seperti yang disampaikan oleh Ketua LAN (dalam Handayaningrat, 2002), antara lain sebagai salah satu fungsi manajemen, usaha untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi, usaha mengarahkan dan menyatukan kegiatan dari satuan kerja organisasi, faktor dominan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi, dan adanya spesialisasi dalam berbagai tugas dan keanekaragaman tugas menyebabkan usaha-usaha koordinasi semakin bertambah besar dan menjadi rumit.

Agar koordinasi dapat berjalan dengan efektif perlu memperhatikan faktor kejelasan penanggung jawab kegiatan, tujuan organisasi perlu memperhatikan tujuan satuan-satuan kerja, kejelasan wewenang, tanggung jawab dan tugas satuan-satuan kerja, koordinasi dalam penyusunan anggaran, dan menjaga hubungan baik antar institusi.

Beberapa hambatan yang sering dijumpai sewaktu melakukan koordinasi berikut ini.

1. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya fungsi koordinasi.
2. Kurangnya kemampuan dalam menjalankan koordinasi.
3. Masing-masing pimpinan unit kerja memandang tugasnya sendiri sebagai tugas yang paling penting dibandingkan dengan tugas-tugas yang lainnya.
4. Para pimpinan unit kurang menyadari bahwa koordinasi merupakan sebagian dari tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan organisasi secara lebih menyeluruh.
5. Prosedur dan tata kerja dalam menjalankan pekerjaan kurang jelas dan berbelit-belit serta tidak diketahui oleh semua pihak yang bersangkutan dalam usaha kerja sama.

Pengawasan Dalam Administrasi Negara

Pengawasan dapat diartikan sebagai segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijakan-kebijakan yang telah digariskan dan perintah-perintah yang telah diberikan dalam rangka pelaksanaan rencana tersebut.

Pengawasan akan bermakna jika diikuti dengan tindakan serta langkah-langkah yang nyata dan tepat. Selain itu pengawasan akan memiliki makna serta dapat memainkan perannya dengan baik apabila telah dapat mencapai tujuan pengawasan.

Sedangkan hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya tindakan -tindakan yang negatif dalam organisasi, seperti penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Dalam praktiknya, pengawasan harus mengukur apa yang telah dicapai, menilai kegiatan pelaksanaan, dan melakukan tindakan perbaikan serta penyesuaian sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, pada prinsipnya tujuan pengawasan sama atau identik dengan tujuan perencanaan.

Jenis pengawasan dapat dirinci menjadi Pengawasan Melekat - Sistem Pengendalian Internal (Waskat-SPI) dan Pengawasan Fungsional (Wasnal). Sedangkan jika dilihat dari segi waktu terjadinya maka pengawasan dapat dibedakan menjadi pengawasan preventif dan represif.

Pengawasan Fungsional (Wasnal) di bagi ke dalam pengawasan internal pemerintah dan pengawasan eksternal pemerintah. Kemudian, ada pengawasan Legislatif (Wasleg)/Pengawasan Politik (Waspol), pengawasan oleh Lembaga lainnya serta Pengawasan Masyarakat (Wasmas).

Pengawasan atau kontrol terkait erat dengan pengendalian dan pengaturan perilaku birokrasi, selain supervisi, pengaruh, dan manajemen. Sumber kewenangan untuk melakukan kontrol bisa berasal dari luar dan dari dalam birokrasi. Kontrol birokrasi merupakan suatu proses untuk menemukan penyimpangan dan melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan tindakan yang ditemukan tadi.

Pemerintah mempunyai kewenangan dalam bidang pengawasan serta pemberian perizinan tertentu bagi mereka yang akan melakukan suatu kegiatan atau usaha. Dalam memberikan perizinan, pemerintah perlu mempertimbangkan dari berbagai segi misal aspek sosial, ekonomi atau keamanan.